PENGARAHAN DIRJEN PEMASYARAKATAN DAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENKUMHAM RI DI PAMEKASAN


PAMEKASAN – Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Handoyo Sudrajat dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Y Ambeg Paramarta, memberikan pengarahan di hadapan para Ka UPT Pemasyarakatan se Jawa Timur pada Rabu (28/05) di aula Lapas Kelas IIA Pamekasan.
Sekretaris Jenderal dalam pengarahannya menjelaskan bahwa di tahun 2015 akan dilaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Restrukturisasi dilaksanakan untuk penguatan fungsi sehingga memudahkan pekerjaan para pimpinan di jajaran/ Ka UPT. “Ini dilakukan agar segaris/ inline antara anggaran dan tugas teknis yang dilakukan,” jelasnya.


Lebih lanjut sekjen mengatakan bahwa capaian Pemasyarakatan dalam proses Reformasi Birokrasi di tubuh Kementerian sudah sangat baik. “Tiga pilar telah dilaksanakan jajaran Pemasyarakatan dalam proses Reformasi Birokrasi, yaitu Pilar Transparansi, Pilar Akuntabilitas dan Pilar Rule Of Law,” urainya.
Pilar Transparansi contohnya telah dipasangnya di setiap LAPAS/ RUTAN informasi tentang hak-hak WBP, prosedur-prosedur pelayanan dll. pilar Akuntabilitas adalah dengan hadirnya Unit Layanan Pengaduan di UPT dan pilar Rule Of Law adalah dengan melaksanakan dua pilar sebelumnya. “Dengan melaksanakan itu semua, artinya kita sudah patuh terhadap aturan yang ada,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam pengarahannya menitikberatkan akan arti pentingnya penguatan pengawasan internal dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan. Proses restrukturisasi dilakukan dengan merealisasikan perencanaan dan penganggaran pada satker kanwil dan UPT yang inline dengan eselon I sebagai penanggungjawabnya.
Dirjen Pemasyarakatan menghimbau agar yang perlu dilakukan saat ini adalah memahami, menghitung dan menganalisa standar kita saat ini sehingga dapat melihat apa yang bisa kita penuhi untuk memberikan pelayanan yang baik. “Semakin jauh dari standar yang telah ditetapkan makan akan semkain dekat dengan penyimpangan,” tegasnya.
Sebelum memberikan pengarahan, Dirjen Pemasyarakatan dan Sekjen Kemenkumham RI didampingi oleh Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan, Mardjoeki, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Indro Purwoko, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dewa Putu Gede, para Ka UPT Pemasyarakatan se Jawa Timur, dan perwakilan dari BNN mengunjungi Lapas Narkotika Pamekasan. 




PAPARAN KAKANWIL TERKAIT PUBLIKASI PELAYANAN PADA KANWIL JAWA TIMUR

SURABAYA – Masih terkait penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Strategi, Teknik Membangun Publikasi Pelayanan Dan Sosialisasi E-Learning Pada Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2014 Angkatan Ke II di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilaksanakan selama 10(sepuluh) hari sejak tanggal 19 s/d 28 Mei 2014 bertempat di Fave Hotel Surabaya. Pada hari ini 27 Mei 2014 Kepala kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bapak Indro Purwoko berkenan memberikan paparan kepada 35 peserta yang terdiri dari Kanwil DKI.Jakarta, kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil D.I Yogyakarta, Kanwil kalimantan Barat, Kanwil Kalimantan Selatan, Kanwil banten, Kanwil Nusa Tenggara Barat, dan Kanwil Nusa Tenggara Timur.
Paparan yang disampaikan oleh Kakanwil berkenaan dengan Publikasi Pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, antara lain : Strategi Publikasi Pelayanan pada tiap-tiap Divisi (Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum). Selain itu Kakanwil juga menyampaikan bahwa Kanwil Jawa Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang cukup banyak, yaitu 62(enam puluh dua) UPT. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten Kota yang menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.  Berbagai perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan Publikasi Pelayanan terus ditingkatkan, seiring dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, misalkan dengan pemanfaatan penggunaan Sistem Teknologi Informasi (Website, Running Text, Sistem Online, dll) selain itu peranan media massa juga begitu besar dalam rangka penyampaian informasi publikasi pelayanan ke masyarakat, misalkan melalui Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik (Radio/Televisi).

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR , DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN NOTARIS

 URABAYA -  Kamis, 22 Mei 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III Dan IV Dilingkungan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur, Dan Pengambilan  Sumpah/Janji Jabatan Notaris. Acara ini disaksikan oleh beberapa Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelasana Teknis (UPT) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur serta hadir pula Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Banten .
 Acara ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur bapak Indro Purwoko, pada sambutannya menyampaikan bahwa Pelantikan pejabat struktural pada hari ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari penguatan pola rotasi, mutasi dan promosi. Selain itu beliau juga berpesan kepada Notaris yang pada hari ini diambil sumpah/janji secara bersamaan dengan Pelantikan pejabat struktural Eselon III dan IV untuk berhati-hati, cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, hindarkan diri dari pengaduan masyarakat, karena akhir-akhir ini banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tentang dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran lainnya dalam melaksanakan tugas. Pada akhir sambutannya beliau menyampaikan agar momentum pada hari ini dapat dijadikan sebagai titik tolak peningkatan komitmen dalam mengabdi kepada bangsa, negara dan masyarakat.


KEGIATAN PENATAUSAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN RESTRUKTURISASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015


BATU, KAB.MALANG – Pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2014 bertempat di Klub Bunga Butik Resort diadakan Kegiatan  Peningkatan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Restrukturisasi Program Kebiatan Tahun Anggaran 2015 , kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bapak Indro Purwoko yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tj.Perak Surabaya bapak Elfinur, SH, MH yang juga, pada kegiatan ini selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3(tiga)hari dan diikuti oleh 180 orang peserta yang berasal dari 61 Satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Kepala Pusat keuangan dan Bendahara dari masing-masing satker. Adapun sebagai narasumber pada kegiatan ini berasal dari : Kepala Kantor Direktorat Anggaran Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Maksud dan tujuan dilaksanakannnya kegiatan ini untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam memahami manajemen keuangan, baik dalam perencanaan maupun pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam UNdang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

PEMBUKAAAN PELATIHAN BPSDM TERKAIT STRATEGI, TEKNIK MEMBANGUN PUBLIKASI PELAYANAN DAN SOSIALISASI E-LEARNING DI SURABAYA

SURABAYA -  Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pengelolaan pengembangan SDM di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada tanggal 19 s/d 28 mei 2014 menyelenggarakan Diklat/Pelatihan Strategi, Teknik Membangun Publikas Pelayanan Dan Sosialisasi E-Learning di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan di Hotel Fave Surabaya
 
Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan  HAM Republik Indonesia bapak Dr. Bambang Rantam Sariwanto yang pada kesempatan ini sekaligus menyampaikan paparan terkait dengan Strategi Pengembangan SDM kementerian Hukum dan HAM dan tentang e-learning. Acara ini diikuti sebanyak 35 peserta yang berasal dari Kanwil DKI.Jakarta, kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil D.I Yogyakarta, Kanwil kalimantan Barat, Kanwil Kalimantan Selatan, Kanwil banten, Kanwil Nusa Tenggara Barat, dan Kanwil Nusa Tenggara Timur. Pada sambutannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham R.I, Dr. Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa  BPSDM Hukum dan HAM sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia di jajaran Kemenkumham R.I  terus berusaha melakukan inovasi dan perbaikan untuk peningkatan pengembangan karir pegawai melalui jenjang pendiklatan, salah satu inovasi yang dikembangkan saat ini  adalah penggunaan sistem pembelajaran “e-learning” (metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sarana IT) yang dianggap menjadi solusi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia seiring dengan keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran yang disiapkan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. 

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE -106 TAHUN 2014

SURABAYA - Dalam rangka Memperingati Hari kebangkitan nasional Ke-106 tahun 2014 segenap pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan Upacara bendera. Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk memupuk semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia, dimana para pemuda dan para pejuang sadar bahwa dalam mencapai kemerdekaan tidak dapat diraih dengan jalan sendiri-sendiri. Dalam momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, bangsa Indonesia harus bangkit dalam semua sektor untuk menatap masa depan yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Selaku Inspektur Upacara Pelaksanaan Hari Kebangkitan nasional yang ke-106 tahun 2014 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ini dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian bapak  Malfa Asdi, S.Sos.,MH. Pada kesempatan ini beliau membacakan sambutan menteri Komunikasi dan Informatika yang antara lain mengenai :  Semangat Nasionalisme, disebutkan bahwa nasionalisme bukan sekedar diskursus dan wacana yang sorak-sorai. Makna nasionalisme kekinian bukan lagi kamuflase kerinduan romantisme perjuangan masa lalu. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan romantisme perjuangan tersebut kedalam pola pikir, pola sikap dan perilaku kebangsaan selaras dengan tuntutan zaman. Nasionalisme yang diperlukan adalah nasionalisme yang berkontribusi bagi kedaulatan dan harga diri bangsa kita. Melihat sejarah yang ada dengan tekad keras para pemuda pada 106 tahun silam yang berkorban untuk memperjuangkan kehidupan bangsa yang lebih baik haruslah pada pemuda di era sekarang ini sadar. Bagaimana bisa para pemuda-pemudi penerus bangsa berdiam diri melihat kondisi negara Indonesia yang terpuruk akibat politiknya, sistem yang dijalankan dan kehidupan sosial ekonominya?
 
Harusnya dengan adanya peringatan kebangkitan nasional yang telah berumur 106 tahun ini menjadi titik awal dan membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Setidaknya dengan usaha memperbaiki moral dan perilaku diri sendiri terlebih dahulu. Perlu dipupuk dan gelorakan semangat Kebangkitan Nasional dalam jati diri setiap warga negara Indonesia. Ini bertujuan agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman negara lain serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik kedepannya. Karena itu, kita tidak boleh lengah, tetapi justru harus mampu waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan. Inilah makna nasionalisme sesungguhnya yang harus kita pertahankan bagi tegaknya kemerdekaan yang berdaulat.



ADA TAMAN ANGGREK DI RUTAN MEDAENG

Surabaya, INFO_PAS. Seolah tak kalah dengan taman-taman yang bertebaran di Kota Surabaya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Surabaya menghiasi lingkungannya dengan taman anggrek.
Pandangan seramnya tembok Rutan yang tebal dan tinggi akan pupus seketika manakala memasuki area ke dalam rutan. Rutan yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Rutan Medaeng ini, kini memiliki taman-taman yang indah, dihiasi dengan berbagai jenis tanaman anggrek.
"Kami ingin taman kami ini tak kalah dengan taman-taman yang ada di Surabaya" kata Kadiyono, Kepala Rutan Klas 1 Surabaya. 
Sejak beberapa bulan terakhir Rutan Medaeng terus berbenah dengan menambah dan memperbaiki taman-taman yang sudah ada.
" Kami berharap dengan adanya taman-taman ini wargabinaan maupun sanak saudara yang membesuk, bisa lebih merasa nyaman. Petugaspun bisa tenang bekerja," jelas Kadiyono.
Sebut saja Dita, warga binaan kasus narkoba yang menghuni blok W ini  meng-amini apa yang disampaikan Kadiyono. Menurutnya,  taman ini bisa membuat dia dan kawan-kawannya sedikit lupa jika sedang berada didalam penjara.
“Kalo suasana nyaman begini, ya… jauh dari pikiran mau lari mas,” ungkap Dita.
Semenjak keberadaan bunga-bunga anggrek dilingkungan dalam rutan, tampak beberapa warga binaan memanfaatkan taman ini untuk sekedar melihat-lihat menikmati keindahan bunga anggrek yang bertebaran didalam area rutan, bahkan diantara mereka asyik mengamati sambil bercengkerama dengan rekan sesama tahanan.

MINIM DANA, LAPAS TUBAN MANFAATKAN LIMBAH

Tuban, INFO_PAS. Keterbatasan pagu DIPA untuk pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memotivasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban untuk menciptakan terobosan-terobosan yang “ciamik”.
Dengan memanfatkan limbah kayu, bengkel kerja Lapas Tuban mampu menciptakan gantungan kunci yang berharga murah, berkualitas tidak murahan. Menyulap limbah, barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang mempunyai nilai jual.
“Tahun ini biaya operasional kita dipangkas, kita harus pintar-pintar cari solusinya,” kata Kepala Lapas Tuban Muhammad Susanni.  “Kalau kita pasif ya, monoton akhirnya jadinya,” tambahnya.
Proses pembuatan gantungan kunci  berbahan limbah kayu ini cukup mudah dan tidak memakan biaya yang besar. Modalnya pun cukup cat air dan plitur sebagai finishingnya. “Pembuatannya, tentu harus ditambah niat dan semangat juga,” ujar Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas Tuban Rumaji pada INFO_PAS, Selasa (20/5), sembari bercanda..
“Gantungan kunci ini untuk sementara dipasarkan di daerah Tuban dan sekitarnya dulu, sasarannya adalah tempat rekreasi dan tempat hiburan lainnya mengingat Kabupaten Tuban terkenal dengan tempat wisata rohaninya, harga untuk per satuannya kita patok dengan harga 3.000 Rupiah sampai dengan 5.000 Rupiah,” pungkas Muhamad Susanni.

TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN, RUTAN KELAS I SURABAYA BERKOORDINASI DENGAN RS DAN PUSKESMAS

Surabaya, INFO_PAS. Guna meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan khususnya pelayanan kesehatan, pihak rutan klas 1 surabaya mengadakan rapat eksternal dengan pihak kesehatan luar rutan, Selasa (20/5).
Hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan dari kantor wilayah kemenkumham jawa timur, dinas kesehatan sidoarjo, RS.Dr. Soetomo Surabaya, RS. Khatijah Sepanjang, puskesmas setempat,  petugas kesehatan dan pejabat struktural rutan klas 1 surabaya.
 Dalam rapat ini dibahas masalah yang akhir akhir ini terjadi terutama hambatan terkait tidak adanya anggaran kesehatan ditahun 2014 ini untuk rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
"Di tahun 2014 ini dengan tidak adanya anggaran kesehatan untuk rutan, kami berharap adanya kerjasama dengan pihak luar seperti RS.Dr Soetomo, RS. Bhayangkara, RS. Khatijah dan puskesmas-puskesmas terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan kami,” ujar Kepala Rutan Klas 1 Surabaya, Kadiyono.
Pihak rumah sakit maupun puskesmas terkait menyambut baik ajakan kerjasama ini.
“Kami menyambut baik kerjasama ini, namun kita juga harus memperhatikan aturan aturan terkait yang ada,” kata Dr. Erwin selaku perwakilan dari RS Dr.Soetomo.  Pada acara ini juga dibahas juga penyakit penyakit komplek yang banyak diderita warga binaan antara lain AIDS, HIV dan TBC berikut cara penanggulangannya. Di akhir acara, para pelakon medis ini juga menyempatkan diri melihat kamar hunian tahanan.

WBP LAPAS TUBAN DILENGKAPI KARTU GESEK


Tuban. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban siapkan kartu isi ulang uang “BRIZZI” untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).  Bekerja sama dengan Bank BRI Kanca Tuban ‘uang’ ini disiapkan sebagai wujud dari program BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) di dalam Lapas.  Diharapkan tidak akan ada lagi uang cash yang beredar di dalam Lapas.
Kartu “BRIZZI” adalah salah satu jenis produk “electronic money” yang dikeluarkan oleh Bank BRI sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran.
Pada INFO_PAS, Senin (19/5), Kalapas Tuban Muhamad Susanni mengatakan harapannya dengan adanya terobosan ini aktivitas WBP terkait peredaran uang bisa dikontrol. “Harapannya kita bisa kontrol uang mereka buat apa, kalau menyimpang akan kita tindak.” harapnya.
Lebih lanjut Kalapas berharap kepada semua pegawai Lapas Tuban bisa mensukseskan program beliau. Dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dewasa ini, terobosan-terobosan positif sangat diperlukan untuk terciptanya “good Government dan Governance”.


Untuk diketahui, penggunaan kartu gesek di Lapas/Rutan juga sudah dilakukan di Lapas Slawi dan Rutan Batam (baca : Hapus Pungli, Rutan Batam Hadirkan BRIZZI) dengan “BRIZZI”  dan Lapas/Rutan di wilayah DKI Jakarta dengan “E-Money”. (baca : Rutan Salemba Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan)

RUTAN MEDAENG FASILITASI SISWA JALANI UJIAN NASIONAL

Surabaya, INFO_PAS.  Rizal, seorang tahanan Rutan Klas I Surabaya yang tersangkut kasus pencurian melakukan ujian nasional sekolah dasar di dalam rutan, Senin (19/5).  Dihari pertama ujian, Rizal tampak semangat mengerjakan soal-soal yang ada.
"Saya masih ingin meneruskan sekolah, jadi saya serius ikuti ujian ini" ujar Rizal setelah selesai mengerjakan soal.
Meskipun mengerjakan ujian di rutan, Rizal tetap diwajibkan tetap mengenakan seragam sekolah seperti siswa SD biasanya.  Pengawasan dilakukan oleh petugas keamanan dan utusan dari dinas pendidikan.
"Kami beri kesempatan kepada mereka yang melaksanakan ujian,” kata Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Surabaya, Teguh Hartaya.  "Meski statusnya tahanan, mereka masih bisa mendapatkan haknya untuk ujian,” tambahnya.
Setelah selesai mengerjakan ujian hari pertama, Rizal keluar ruangan dan menyalami petugas. Setelah itu dia langsung menuju ke blok mempersiapkan diri dan belajar mata pelajaran yang akan diujikan esok.

HAPPY LEARNING ENGLISH DI LAPAS WANITA MALANG


Malang, INFO_PAS.  Belajar bisa dimana saja dan kepada siapa saja, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina.  Ungkapan-ungkapan itu yang menjadi penyemangat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Wanita Malang dalam mengikuti Kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap hari Jum’at dan Sabtu. 
Para WBP pun tetap semangat meski tutor yang mengajar dalam kegiatan ini adalah sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).  Pengajar dalam kegiatan ini memang seorang WBP yang berkewarganegaraan Inggris.
Dengan Metode Pembelajaran yang menggabungkan antara pendidikan dan hiburan, suasana kelas kursus Bahasa Inggris di lapas wanita ini sangat semarak.
Setiap Jum’at, kelas dibagi menjadi 3 Sesi Pertemuan berdasarkan Level masing-masing peserta.  Sedangkan, di hari Sabtu kelas diisi dengan game dan menyanyi lagu bahasa Inggris, hari ini menjadi hari yang dinantikan oleh para peserta kursus.
Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK) Lapas Wanita Malang Lilik Sulistiyowati mengatakan pihaknya sedang berupaya menggandeng Dinas Pendidikan Kota Malang agar peserta kursus Bahasa Inggris ini bisa mendapatkan sertifikat sehingga dapat bermanfaat saat mereka selesai menjalani pidananya.

KEKURANGAN PETUGAS WANITA, RUTAN BANGIL BERDAYAKAN ISTRI PEGAWAI

Bangil, Minimnya jumlah petugas, tidak menghalangi Rumah Tahanan Negara Bangil (Rutan Bangil) untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban kantor. Sejak bulan Maret 2014, Rutan Bangil memberdayakan Ernawati, istri salah seorang pegawai untuk membantu tugas penggeledahan pengunjung wanita.
Kepala Rutan Bangil Tri Wahyudi berinisiatif melakukan hal ini, karena berdasarkan pengamatannya ada banyak celah untuk menyelundupkan barang terlarang masuk ke Rutan Bangil melalui pengunjung wanita. Kesulitannya mereka   tidak bisa digeledah oleh petugas penggeledahan yang ke semuanya laki-laki.
"Petugas wanita di Rutan Bangil ini hanya dua orang, satu diantaranya adalah pejabat, jadi kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan istri salah satu petugas,” ujar Tri , Senin (19/5).
Upaya ini ternyata cukup efektif dan membuahkan hasil. "Beberapa waktu lalu kami mencegah masuknya HP yang disembunyikan di bagian tubuh yang tak bisa diperiksa oleh petugas pria" tutur Tri Kepala Rutan yang pernah bertugas di Sulawesi Selatan dan Batam.
Salah satu petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U), Prasetyo Mindariawan, mengatakan bahwa dirinya cukup terbantu dengan bantuan petugas penggeledahan wanita. "Tugas kami menjadi lebih cepat dan sangat membantu menciptakan suasana aman di Rutan Bangil ini,” katanya.
Sementara itu, Ernawati terlihat sangat antusias dan teliti melakukan penggeledahan kepada salah satu pengunjung wanita. "Saya sangat senang bisa membantu tugas kantor ini, dan ini satu bentuk penghormatan buat saya,” ujar Ernawati.

LOMPAT PAGAR PENJARA, 2 NAPI KABUR DIJEMPUT MOTOR

Mojokerto - Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kota Mojokerto, Ahad malam, 18 Mei 2014, diketahui melarikan diri. Bahkan, diduga keduanya kabur dan dijemput motor yang sudah menunggu di balik pagar LP setempat.

"Diduga sudah ada dua motor yang menunggu mereka," kata Kepala LP Kelas II B Kota Mojokerto Urip Heru Nadi, Senin, 19 Mei 2014. Urip mengatakan kedua napi tersebut kabur melalui plafon atap ruangan atau sel penjara. Setelah berhasil naik ke atap, keduanya meloncat ke pagar kemudian menuruni pagar dengan menggunakan kain sarung.

Kedua napi tersebut adalah napi kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman delapan tahun penjara. Mereka adalah Endik Prasetyo, 39 tahun, warga Kabupaten Mojokerto, dan napi kasus penipuan, Andy Purwanto, 27 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo.

Urip mengakui jika pengamanan LP tidak maksimal karena keterbatasan jumlah petugas dan jumlah warga binaan LP yang melebihi kapasitas penjara. "Kami akui ini kesalahan kami. Jumlah petugas sangat kurang jika dibanding jumlah warga binaan yang mencapai 490 orang," katanya.

Kepala LP setempat telah melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk memburu dua napi yang kabur. Urip juga berjanji akan memeriksa petugas yang sedang berjaga saat dua napi tersebut kabur untuk membuktikan dugaan keterlibatan orang dalam atau petugas LP.

PENYEMATAN ATRIBUT WAS INTERNAL PEMASYARAKATAN DAN PENANDATANGANAN DEKLARASI ANTI KORUPSI DAN ANTI PUNGUTAN LIAR PADA RUPBASAN PROBOLINGGO

PASURUAN - Menindaklanjuti surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tentang pembentukan tim Satuan Tugas Pengawas Internal pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, maka pada tanggal 13 Mei 2014 bertempat di Aula kantor Rupbasan Klas II Probolinggo dilakukan penyematan atribut kepada petugas WasInternal Pemasyarakatan oleh Kepala Rupbasan Klas II Probolinggo yang dihadiri oleh seluruh pegawai.
Dalam sambutannya Kepala Rupbasan, Harjianto, menjelaskan ruang lingkup satuan petugas pengawasan internal yang meliputi melakukan review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Melakukan investigasi dan pengusutan; Menerima pengaduan dari masyarakat dll.
Usai memberi sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Anti Korpsi dan Anti Pungutan Liar oleh seluruh pegawai Rupbasan Klas II Probolinggo. Isi deklarasi tersebut antara lain Bekerja secara profesional penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas; Dengan senyum, sapa dan pelayanan terbaik kami siap melayani masyarakat tanpa dipungut biaya; Gerakan satu langkah menuju Kementerian Hukum dan HAM bersih demi menciptakan generasi Anti Korupsi dan Pungutan Liar; Inovasi pelayanan publik tahun 2014 aman, cepat, nyaman, bersih dan selamat tinggal pungutan liar; dan Dengan semangat tahun emas kita wujudkan pemayarakatan yang inovatif, bersih dan bermartabat. (Rupbasan Probolinggo)



SOSIALISASI SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU (SPPT)/ ONE STOP SERVICE (OSS) DI SURABAYA

SURABAYA – Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrarsian, Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya mengadakan sosialisasi tentang Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)/ One Stop Service (OSS) yang diikuti kantor imigrasi seluruh Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Hotel Garden Palace Surabaya selama dua hari itu (07-08 Mei) itu dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Indro Purwoko.
Hadir Direktur dan Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, para kepala divisi pada kantor wilayah Jawa Timur, para Kepala Divisi Keimigrasian dan kantor imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, NTB dan NTT.
Dalam sambutannya kakanwil mengatakan bahwa SPPT/ OSS yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan terobosan dan langkah positif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena selain memangkas birokrasi, waktu pelayanan, juga meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pemohon khususnya dalam pembayaran tarif. 
 


 

PENGARAHAN UMUM WAMENKUMHAM DALAM SOSIALISASI SPPT/ OSS DI SURABAYA


SURABAYA – Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana, memberikan pengarahan umum terkait dengan pelayanan publik dalam sosialisasi sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)/ One Stop Service (OSS) pada Kamis (08/05) di Hotel Garden Palace Surabaya.
Dalam pengarahan tersebut Wamenkumham mengatakan bahwa pelayanan publik di Keimigrasian yang telah berbasis IT banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Diantaranya adalah mengefektifkan waktu menjadi sesingkat mungkin dan mengurangi adanya tatap muka dengan petugas. “Waktu menjadi sangat singkat dan mengurangi adanya pungli,” katanya.
Terkait dengan biro jasa, kata wamen, dengan sistem online tersebut seharusnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu dia meminta agar kehadiran biro jasa harus ditertibkan baik untuk urusan administrasi, sertifikasi, evaluasi dan beri sanksi. Selain itu juga harus ditiadakan perbedaan perlakuan dalam hal antrian dll.
Terkait dengan pengaduan, wamen juga menyampaikan bahwa untuk peningkatan kualitas public service segala jenis pengaduan hendaknya patut untuk diperhatikan. “Jangan mengkerdilkan pengaduan, jadikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebuah parameter untuk perbaikan,” jelasnya. Selain itu wamen juga meminta untuk membuka semua “chanel” informasi untuk mengetahui kebenaran. “cari kebenaran, jangan cari siapa yang melapor,” tegasnya.
Dalam pengarahan tersebut hadir Kakanwil Kemenkumham Jatim, Indro Purwoko, para kepala divisi kantor wilayah, Ka UPT Keimigrasian dan Ka UPT Pemasyarakatan se Jawa Timur dan para Direktur dan Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi .


LAUNCHING ALBUM GRUP BAND D’KHAYANGAN DAN GUDEP PRAMUKA WBP LAPAS TULUNGAGUNG

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Indro Purwoko, membuka rangkaian kegiatan “Bancakan” yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIB Tulungagung pada Selasa (08/05). Rangkaian acara tesebut adalah Potong Tumpeng dalam rangka tasyakuran HUT Pemasyarakatan ke-50, Launching Album Grup Band D’khayangan (beranggotakan Narapidana dan mantan Narapidana), launching nama Gerakan Pramuka (Gudep 03-139/ Gudep 03-140) dan launching seragam.
Kegiatan tersebut didukung secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tulungagung serta Muspida setempat seperti Wakapolres, Kejari, Ketua DPRD, Ketua BNNK dan Dandim. Hadir pula Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dewa Putu Gede, Kalapas Kelas I Madiun, Kalapas Kelas I Malang, Kalapas Kelas I Surabaya Ka UPT Se Korwil Kediri.