SOSIALISASI RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TA. 2015

SURABAYA – Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran yang akuntabel dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan “ Sosialisasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Hukum Dan Ham Tahun Anggaran 2015 “. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Desember 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Pelaksanaan rekstrukturisasi program dan kegiatan dimaksudkan agar anggaran berbasis kinerja dan anggaran terpadu dapat dioptimalkan, selain itu juga untuk perencanaan yang berorentasi pada hasil (outcome) sebagai hasil dari keluaran (output). Adapun narasumber yang hadir pada kegiatan “ Sosialisasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Hukum Dan Ham Tahun Anggaran 2015 “ ini antara lain : Anggara Waskito, SE dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Taufik Anwar, SE.Ak, CFrA dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Teknis pelaksanaan sosialisasi ini dibagi dalam 03(tiga) sesi, yaitu : sesi 01(pertama) pemaparan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, yang memaparkan materi terkait ” Restrukturisasi Program Dan Kegiatan Kementerian Hukum Dan Ham TA.2015 “ termasuk didalamnya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada penganggaran di tahun 2015, antara lain : Struktur Penganggaran tahun 2010-2014, Postur RKA-KL, Tantangan di tahun 2015, dsb. Pada sesi 02(dua) acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait “ Konsep Pelaksanaan Anggaran Sesuai Paket Undang-Undang Keuangan Negara “, dan pada sesi ke 03(tiga) acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh BPKP. Dengan dilakukannya FGD diharapkan teridentifikasi permasalahan-permasalah yang selama ini terjadi terkait penganggaran dengan harapan dapat dijadikan masukan yang sangat berarti di level entitas dalam pengambilan kebijakan nantinya.